Jumat, 08 Juni 2012

BAB 2 MENGENAI WAWASAN NUSANTARA


BAB I
PENDAHULUAN
Pengertian Wawasan Nusantara
Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi:"Brittain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya,tetapi juga lautnya.Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti:Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalahwawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri danlingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalammengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yangsarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atauorganisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:
•Satu kesatuan wilayah
•Satu kesatuan bangsa
•Satu kesatuan budaya
•Satu kesatuan ekonomi
•Satu kesatuan hankam.
Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasiladan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasionalIndonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat,dalam "koridor" wasantara.
Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atauvisi bangsa dalam menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasannasional Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasionalyang berbunyi ´Britain rules the waves´. Ini berarti tanah inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasionalyaitu wawasan nusantara.Apakah wawasan Nusantara itu? Secara konsepsional wawasan nusantara(Wasantara) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusanwawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjtnya disebut Wawasan Nusantara itumerupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.Sebagai Wawasan nasional dari bangsa Indonesia naka wilayah Indonesiayang terdiri dari daratan, laut dan udara diatasnya dipandang sebagai ruang hidup(lebensraum) yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangunatas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsaIndonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yangmenghasilakan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang,meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggapindrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat.
Beberapa pengertian wawasan nusantara adalah :


1. Prof. Dr. Wan Usman
Wawasan N usantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

2. LEMHANAS
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Jadi pengertian Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Unsur Dasar Wawasan Nusantara :
1. Wadah (Contour)
2. Isi (Content)
3. Tata laku (Conduct)
4. Hakekat Wawasan Nusantara
5. Asas Wawasan Nusantara

peranan wawasan nusantara :

Peranan wawasan nusantara sebagai landasan visional semakin berkurang penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik-konflik internal dan eksternal yang terjadi saat ini yang tidak mampu diselesaikan dengan baik disebabkan rapuhnya landasan visional bangsa Indonesia. Kasus Sipadan dan Ligitan yang kini telah menjadi milik Malaysia, menjadi bukti lemahnya bangsa Indonesia memahami konsep Wawasan Nusantara. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin berat, maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Euforia reformasi telah menghilangkan arah dalam pembangunan yang merata dan adil, karena hilangnya arah visional pembangunan bangsa. Era desentralisasi dan globalisasi saat ini, menjadi tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia, untuk terus bertahan dan menjaga keutuhannya.Tantangan globalisai yang semakin besar akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Apabila tidak memiliki arah pandangan hidup yang kuat. Pemahaman yang kuat tentang konsep wawasan nusantara dapat menjadi banteng dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan kebanggaan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, konsep yang begitu padu dan sesuai dengan khasanah budaya dan kepribadian masyarakat Indonesia, seharusnya terus berkembang dan jangan ditinggalkan, karena dengan meninggalkan konsep ini berarti telah meninggalkan identitas dan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Makalah ini akan membahas konsep wawasan nusantara secara ringkas.

 
BAB II
PEMBAHASAN

Pengertian Hakekat dan Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam. Dengan kata lain, wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional.
Tujuan wawasan nusantara mencakup:
1. Tujuan ke dalam
Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah meliputi letak geografis dan posisi silang SDA, serta keadaan dan kemampuan penduduk (demografi). Adapun aspek sosial terdiri dari ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
2. Tujuan ke luar
Tujuan wawasan nusantara ke luar yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Upaya ini dilakukan dengan berperan serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi dengan mengadakan kerja sama di forum internasional dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional indonesia di dunia.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentangdiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yangberlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yangmerupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabatserta menjiawai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.Wawasan Nusantara telah diterima dan disahkan sebagai konsepsipolitik kewarganegaraan yang termaktub / tercantum dalam dasar-dasarberikut ini :
-Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973
-TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 maret 1978 tentang GBHN
-TAP MPR nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983Ruang lingkup dan cakupan wawasan nusantara dalam TAP MPR ¶83dalam mencapat tujuan pembangunan nasionsal :
-Kesatuan Politik
-Kesatuan Ekonomi
- Kesatuan Sosial Budaya
- Kesatuan Pertahanan Keamanan
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnyamerupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM).Dan sebagai Wawasan nasional Indonesia, Wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari : Kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuamn wilayah Indonesia. Dengan kata lainsebagai wawasan nasionalnya Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yangmenyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 
Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara
Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsespi wawasannusanatara adalah sebagai berikut :
Aspek Historis
Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsayang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal yaitu :
a.Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah danterpecah, kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penederitaaan,kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan. Penjajah juga menciptakanperpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik Devide et impera.Dengan adanya politik ini orang-orang Indonesia justru melawanbangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selaluada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa.
b.Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historiswilayah Indonesia adalah wialayah bekas jajahan Belanda . WilayahHindia Belanda ini masih terpisah pisah berdasarkan ketentuanOrdonansi 1939 dimana laut territorial Hindia Belanda adalah sejauh 3(tiga) mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yangada diluar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagaiperairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah,hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendudkung kita dalam mewujudkan bangsa yangmerdeka, bersatu dan berdaulat.Untuk bisa keluar dari keadaan tersebutkita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsayang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagaiwilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudiansetelah Indonesia merdeka yaitu ketika Perdana Menteri Djuandamengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai DeklarasiDjuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebutmenyatakan bahwa laut territorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 milimelainkan selebar 12 mil dan secara resmi menggantikam Ordonansi1939. Dekrasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun1960 tenatang perairan Indonesia yang berisi :

Perwujudan Wawasan Nusantara
1.Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial danBudaya, dalam arti :
a.Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsaharus merupakan kehidupan bangsa yang serasi denganterdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata danseimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengantingkat kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkancorak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budayabangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budayabangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai ² nilai budaya lainyang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

2.Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti :
a)Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah padahakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
b)Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajibanyang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
Otonomi Daerah di Indonesia
Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dankeutuhan wilayah nasional juga mengajarkan perlunya kesatuan sistempolitik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan dalam lingkup Negara Indonesia.
Kesatuan Republik Indonesia memilih cara Desentralisasi dalampenyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Hal ini disebabkanwilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki kondisi geografis sertamemiliki budaya yang berlainan.Negera Indonesia melaksanakan otonomi daerah karenamelaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut.
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsidan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota mengaturs sendiri urusanpemerintahan menurut asas otonomi. Setiap daerah kabupaten dan kota memiliki dewan Perwakilan Rakyatyang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepalapemerintahan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah untukmelaksanakan otonomi.  Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan diatur dalamUUD. Otonom adalah keputusan hukum yang mempunyai batas daerahtertentu, yang berwenang, mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat.

Aspek Geografis dan Sosial Budaya
Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut:
1. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim.
2. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra (posisi silang).
3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa.
4. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim.
5. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkumpasifik dan mediterania.
6. Wilayah subur dan dapat dihuni.
7. Kaya akan flora dan fauna dan SDA.
8. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam.
9. memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar.
Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional
Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional.

 
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam. Wawasan nusantara memiliki dua tujuan yaitu tujuan ke luar dan tujuan ke dalam.
Wawasan nusantara berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang berfungsi menjadi pedoman pokok berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, wawasan nusantara juga berkaitan dengan ketahanan nasional yang berfungsi sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional.
Ada beberapa aspek yang melatar belakangi konsepsi nusantara diantaranya aspek historis, aspek geografis dan sosial budaya, serta aspek geopolitis dan kepentingan nasional.
Posisi silang Indonesia merupakan posisi negara merupakan posisi negara Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua yang membawa keuntungan dan kerugian tertentu dalam aspek kehidupan.
Implementasi wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi.

Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu danutuh dalam satu kesatuan republic Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional makadiperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan nusantaradan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanankeamanan.
Kesatuan wawasan nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalampenyelenggaraan pemerintahan.


Saran
Wawasan nusantara hendaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan karena kebhinekaan negara Indonesia yang begitu besar dapat memunculkan perpecahan bangsa. Wawasan nusantara dapat dijadikan dasar hukum yang kuat mengenai batas kedaulatan negara Indonesia.
1)Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yaitu pemerataan ekonomidan pembangunan di semua daerah.
2)Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yaitumengeksplorasi ragam budaya dengan cara promo budaya ke manca negara.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dankeamanan diperlukan tindakan yang tegas jika terjadi suatu ancaman daerah, misaldari yang terkecil, yaitu mengadakan penjagaan desa secara bergilir, melakukankerjasama antar negara dengan cara latihan gabungan.
Sehingga akan terciptanya suatuwilayah satu kesatuan Indonesia yang utuh


Referensi
tora-leucopsar.blogspot.com/2010/03/wawasan-nusantara.html
http://www.epuljapanese.co.cc/2010/10/makalah-wawasan-nusantara.html
http://tharra.wordpress.com/2010/05/05/latar-belakang-dan-proses-terbentuknya-wawasan-nusantara-setiap-bangsa/
http://id.shvoong.com/humanities/history/2203924-pengertian-wawasan-nusantara-fungsi-dan/
http://revival44.wordpress.com/2010/03/14/wawasan-nusantara/


Rabu, 06 Juni 2012

BAB 1 MENGENAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


BAB I
Pendahuluan
Latar belakang
Rakyat Indonesia sebagai bangsa telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Raya sepanjang penjajahan : kolonialisme-imperialisme sampai diberkati Kemerdekaan Nasional Indonesia Raya melalui puncak perjuangan : Proklamasi 17 Agustus 1945.
Rakyat Indonesia dengan kepemimpinan para pahlawan (the founding fathers) generasi demi generasi berjuang dan berkorban sampai tercapainya kemerdekaan nasional berwujud NKRI berdasarkan Pancasila-UUD Proklamasi 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa kemedekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagai terumus dalam Pembukaan UUD 45, alinea 2 - 3 :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannnya “.

            Menghayati anugerah dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kita sebagai bangsa yakin bahwa kemedekaan nasional dan kedaulatan Indonesia Raya           tegak dalam wujud NKRI sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45. Kita bersyukur dan bangga menerima (dan mengemban) amanat mulia demikian untuk ditegakkan, diwariskan dan dilestarikan bagi generasi penerus, rakyat dan bangsa Indonesia Raya seutuhnya ! Visi-misi demikian bermakna sebagai amanat kewajiban moral yang kita pertanggung jawabkan ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa; sekaligus kepada the founding fathers yang mewariskan; juga kepada generasi penerus pemilik NKRI masa depan!.
            Amanat filosofis-ideologis, dan konstitusional --- sekaligus amanat moral --- sesungguhnya terkandung sebagai jabarannya dalam UUD 45 seutuhnya, istimewa Pasal 29 :
(1)   Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2)   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Dasar negara dan ideologi negara Pancasila sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 45, terjabar secara konstitusional dalam Batang Tubuh (Pasal-Pasal) seutuhnya; dan diperjelas dalam Penjelasan UUD Proklamasi 45.
Amanat filosofis-ideologis dan konstitusional demikian bersifat imperatif (mengikat, memaksa) semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan (kedaulatan) hukum Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Letak wilayah NKRI berada di antara:
• dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia; serta
• dua samudra. yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik.
Indonesia terletak di benua Asia tepatnya di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia berada di:
• 6° lintang utara (LU) – 11° lintang selatan (LS), don
• 95° bujur timur (BT) – 141° bujur timur (BT).
Karma letak wilayah Indonesia di sekitar khatulistiwa, maka Indonesia memiIlki iklim traps dan rnerniliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah NKRI berjumlah 17.504 terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa di antaranya, yaitu 6000 pulau tdak bepenghuni.
Wilayah Indonesia terbentangsepanjang 3.977 my di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km2 dan luas perairannya 3.257.483 km2. Pulau dengan jumlah pendudukterpadat adalah pulau Jawa. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari 8 provinsi hingga sekarang telah terbentuk 33 provinsi. Tujuan perkernbangan jumlah provinsi Indonesia clan tahun ke tahun torus bertambah. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari 8 provinsi hingga sekarang telah terbentuk 33 provinsi. Tujuan perkernbangan jumlah provinsi dan kabupaten adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
TUJUAN MASALAH
·         Mengetahui pengertian NKRI
·         Mengetahui sejarah NKRI
·         Mengetahui pemerintahan daerah dalam negara kesatuan republik indinesia (NKRI)
·         Mengetahui bagaimana menjaga keutuhan NKRI

rRUMUSAN MASALAH
·         Pengertian NKRI
·         Sejarah NKRI
·         Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan reublik Indonesia (NKRI)
·         Menjaga keutuhan NKRI


BAB II
ISI

PENGERTIAN NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
Pasal 18 UUD 45 menyebutkan :
1)      Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah profinsi dan daerah provinsi itu dibagi  atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
2)      Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3)      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4)      Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
5)      Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan        yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6)      Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7)      Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

    SEJARAH NKRI
           dinamika sejarah nasional yang amat panjang, dalam dinamika pasang surut, pengorbanan dan pengabdian yang membanggakan. Sebagai bangsa yang mewarisi pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung), yang kemudian terkenal sebagai Filsafat Pancasila. Filsafat hidup ini menjiwai kehidupan rakyat sebagai bangsa yang bermartabat, yang memancarkan nilai sosio-budaya yang berkepribadian nasional Indonesia Raya. Nilai mendasar ini merupakan identitas dan integritas (jiwa bangsa, Volksgeist) atau jatidiri nasional Indonesia Raya .
Berdasarkan nilai-nilai fundamental ini watak dan kepribadian SDM Indonesia terbentuk, untuk senantiasa menilai dan membudayakan s e s u a t u  (untuk melakukan atau tidak melakukan) hanya dengan landasan asas normatif filsafat hidup yang telah menjiwainya generasi demi generasi. perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, pada saat digulirkannya tanam paksa (Cultuure Stelsel) tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, dimana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa yang nota bene tidak di kuasai oleh pribumi, hal ini menyebabkan pribumi tidak lagi mampu mengelola tanah yang dimilikinya dan tidak mengerti jenis tanaman yang berasal dari Eropa, sehingga pribumi pada saat itu terbodohkan, termiskinkan, terbelakang dan tertindas. Hal inilah kemudian yang di manfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintahan yang dinamakan Hindia-Belanda guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja rodi untuk mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Indonesia.
           Pada awal tahun 1900 pemerintah Hindia-Belanda menerapkan kebijakan politik ethis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dari sinilah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun bentuk strata sosial tersebut telah memposisikan pribumi sebagai kaum mayoritas berada pada kelas terbawah, kelas di atasnya adalah ningrat-ningratnya pribumi dan para pendatang dari Asia Timur (Cina, India, Arab, dsb), kemudian kelas teratas adalah orang-orang Eropa dan kulit putih lainnya. Hal ini menjadikan pribumi sebagai kaum mayoritas semakin terbodohkan, termiskinkan, terbelakang dan tertindas. Sehingga pada tahun 1908, Dr. Soetomoe membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1920 secara formal, pendidikan pribumi yang di jalankan oleh Dr. Soetomoe dan Ki Hajar Dewantara telah membangkitkan jiwa-jiwa kebangsaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, yang pada akhirnya mengakumulasi lahirnya Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momen Sumpah Pemuda pada kongres Pemuda II di Jakarta yang berasal dari Jong-jong atau pemuda-pemuda dari berbagai kepulauan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Indonesia (pribumi).
            Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah SWT Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk Teks Proklamasi yang dibacakan oleh Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Bangsa Indonesia membentuk suatu Negara Republik Indonesia dengan disahkannya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



2.  PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

          Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika.

           Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggara tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republic Indonesia haruslah dibagi atas beberap daerah, baik besar maupun kecil.

           Amanat konstitusi diatas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan terakhir diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan local yang bersifat otonom (local outonomous government) sebagai pencerminan dilaksanakannya asas desentralisasi dibidang pemerintahan.
Keberadaan pemerintahan local yang bersifat otonom diatas ditandai oleh pemberian wewenang yang sekaligus menjadi kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri inilah yang disebut dengan otonomi.
           Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi, social, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan.
Dalam politik desentralisasi terkandung juga masalah pengaturan sumber-sumber pembiayaan bagi daerah otonom (keuangan daerah). Oleh sebab itu sumber-sumber keuangan bagi daerah otonom dipandang essensial untuk mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan. Perhatian yang mendasar terhadap keuangan daerah semakin dibutuhkan, mengingat daerah-daerah otonom di Indonesia juga dibebani kewajiban untuk melaksanakn berbagai kepentingan daerah pusat yang terdapat didaerah-daerah.

            Ketetapan MPR- RI NO. XV/MPR-RI/1998 tentang penyelenggaran otonomi daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan kedudukan keuangan daerah diteguhkan sebagai suatu hal yang sangat vital dan merupakan hak yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Hal ini misalnya tersirat dari bunyi pasal 1 Ketetapan MPR diatas yang berbunyi sebagai berikut:
“penyelenggaran otonomi daerah dengan member kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab didaerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

             Dari bunyi pasal 1 tersebut mengidentifikasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dsertai dengan hak mengelola potensi sumber daya yang terdapat didaerah.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa menyelenggarakan seluruh tugas yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah.
             Dari uraian diatas terlihat kaitan erat antara aspek keuangan daerah dengan otonomi. Keeratan hubungan ini menarik untuk diteliti. Factor keuangan daerah merupakan indicator penting dalam menentukan kesuksesan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dengan perkataan lain pendayagunaan dan kehasilgunaan pengaturan dan pengurusan urusan rumah tangga manusia sangat dipengaruhi oleh aspek keuangan.
Aspek lain, seperti kualitas aparatur pelaksana otonomi, saran dan prasaran yang tersedia, serta organisasi dan pelaksanaan otonomi merupakan factor penunjang yang sangat dibutuhkan dalam rangka menggali segenap potensi untuk menambah atau memperluas sumber-sumber keuangan daerah. Dengan demikian untuk memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri dengan baik, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Sebagai konsekuensi, hubungan itupun menimbulkan suatu kewajiban pada pihak pemerintah pusat untuk menyerahkan atau membagi kewenangan atas beberapa sumber keuangan yang dikuasainya kepada daerah-daerah.

           Keberadaan dan hubungan pengaruh yang kuat anatar keuangan antara daerah dengan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi, merupakan masalah yang pelik yang dihadapi oleh hampir semua negara-negara berkembang. Pembentuk UU No.32 Tahun 2004 juga menyadari pentingnya hak keuangan daerah ini untuk diatur. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 157 yang menyebutkan apa-apa saja yang menjadi sumber pendapatan daerah seperti :
a)    Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
    1. Hasil pajak daerah
    2. Hasil retribusi daerah
    3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
    4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
b)    Dana perimbangan
c)   Lain-lain pendapatan daerah yang sah

            Namun tidak semua sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur pasal 157 diatas, dapat digali dan dikuasi oleh masing-masing daerah. Relative banyak factor yang menyebabkan hal demikian misalnya antara lain keanekaragaman situasi, kondisi dan potensi yang dimiliki atau yang terdapat pada tiap-tiap daerah yang berbeda-beda.
Implementasi Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan bagian pendapatan asli daerah sendiri seperti pajak daerah dan retribusi daerah, akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 1UU No.32 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan terhadap UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

MENJAGA KEUTUHAN NKRI

         Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri.

          Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Misalnya, ada upaya untuk menggantikan bentuk negara menjadi Indonesia Serikat. Tetapi upaya untuk menggantikan bentuk negara itu segera berlalu. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai peserta didik kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha membela negara.
Bangsa kita terus bergerak maju dan terus melintasi sejarah. Berbagai kemajuan dan perkembangan terus dinikmati oleh rakyat. Tetapi ancaman terhadap kedaulatan dan keharmonisan bangsa dan negara masih terus terjadi, meskipun intesitasnya kecil. Ancaman-ancaman itu meskipun dalam intesitas yang kecil tapi jauh lebih rumit. Ancaman-ancaman itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagaian, yaitu ancaman yang dating dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri.

  Ancaman Dari Dalam Negeri
a)      Kerusuhan
Ancaman kerusuhan akan timbul jika terjadi kesenjangan ekonomi. Ancaman ini bisa muncul kalau pembangunan nasional tidak berhasil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak berhasil memperkecil ketidakadilan social ekonomi.

b)     Pemaksaan Kehendak
Ancaman ini bisa terjadi dinegara kita. Karena ada golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem social politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
c)       Pemberontakan Angkatan Bersenjata
Ancaman ini bisa muncul dari kalangan separatis karena pembangunan nasional tidak dapat mencakup semua daerah secara seimbang.
d)      Pemberontakan Dari Golongan yang Ingin Mengubah Ideologi Negara
Ancaman ini bisa berupa pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru. Golongan yang melakukan pemberontakan ini biasanya berasal dari golongan ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Golongan ini memaksakan diri untuk mengubah dasar Negara Indonesia, misalnya mengubah ideology Pancasila menjadi Ideology Komunisme.
Bangsa Indonesia tereiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang depot menyebabkan perpecahan di tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keanekaragarnan itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa.
Berikut beberapa sikap dan perilaku Mempertahankan NKRI :
1)       Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya.
2)       Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa.
3)      Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.
4)       Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
5)      Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.
Memiliki wawasan nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat.
6)      Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dila ar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan.

BAB III
PENUTUP
         KESIMPULAN
1.    Negara Indonesia Raya (NKRI) merdeka 17 Agustus 1945;
2.    NKRI dalam Revolusi; dengan UUD RIS 1949 – 1950 (sebagai hasil kompromi dengan Belanda melalui KMB);
3.    NKRI berdasarkan UUD RI Sementara 1950 (sebagai wujud tekad Negara Kesatuan, yang dijwai sila III Pancasila); dengan praktek sistem demokrasi liberal dan Parlementer (1950 - 1959);
4.    NKRI (kembali) berdasarkan UUD Proklamasi 45 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
5.    Dalam dinamika dan romantika revolusi Indonesia, Presiden RI menggalang poros revolusioner Jakarta-Peking (sekarang: Beijing)-Pyong Yang dalam rangka menghadapi tantangan nekolim (= neo-kolonialisme-imperialisme!) dalam NKRI, komando revolusioner ada dalam otoritas Presiden/PBR/Pangti/Mandataris MPRS.
6.    Bung Karno berpikir revolusioner dalam asas dialektika; antara pendukung revolusioner dan musuh revolusioner; dengan kategori: revolusioner dan kontra-revolusi. Inilah dialektika revolusi; rakyat terbelah antara revolusioner dan kontra-revolusioner. Aksi-aksi revolusioner ini didominasi potensi politik nasionalis-kiri: kaum nasional---yang dulu terkenal dipimpin Mr. Ali Sastroamidjojo dan Ir. Surachman. Oleh rakyat yang moderat dan tidak sepaham dengan dialektika revolusi kepemimpinan mereka disebut PNI Asu (akronim : Ali Sastroamidjojo dengan Surachman). Mereka berhadapan dengan PNI Osa-Usep.
7.    NKRI berdasarkan UUD 1945 (1959 – 1965) menegakkan sistem demokrasi terpimpin berdasarkan Ajaran Pemimpin Besar Revolusi; dengan praktek budaya sosial-politik: NASAKOM.
       Melalui praktek budaya sosial-politik NASAKOM (mulai NASAKOM jiwaku, sampai NASAKOMISASI) kepemimpinan semua kelembagaan negara, makin berkembanglah ideologi marxisme-komunisme-atheisme! Karena “perjuangan” PKI yang terus “membudayakan” revolusi!... berpuncak : dengan bencana dan tragedi nasional kudeta G30S/PKI 1 Oktober 1965.

                 
              SARAN
            Negara ada untuk membantu manusia mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas manusia adalah bertanggungjawab rasa kepentingan bersama warganya. Negara harus melindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Ia juga harus menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban, antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Misalnya, kewajiban membela negara dari segala ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.
            Sebagai penerus bangsa hendaknya kita lebih  menjaga dan mencintai negara kita. Ada pun beberapa hal yang dapat kita lakukan  untuk menunjukkan hal tersebut misalnya meningkatkan kebangaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara, membangun saling pengertian dan pengahargaan antarsesama warga yang memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda dan etnik yang berbeda, para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, dan memperkuat unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan negara, seperti TNI


       REFERENSI
Pakasi, Johan 2005: 1 Oktober 1965 Kudeta Soeharto. Jakarta Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965
Roosa, John 2008: Dalih Pembunuhan Massal G30S dan Kudeta Soeharto. Jakarta, Institut Sejarah Sosial Indonesia Hasta Mitra.
Rosihan Anwar H. 2006 : Sukarno, Tentara, PKI (Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961 – 1965). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Sekretariat Negara RI 1980 : 30 Tahun Indonesia Merdeka (Cetakan ketiga). Jakarta, PT. Tira Pustaka.
Sekretariat Negara RI 1994 : Gerakan 30 September. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Jakarta, Sekretariat Negara RI.
Samsudin (Mayjen) 2004 : Mengapa G-30 S/PKI Gagal ? (Suatu Analisis). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.  
Sartono Kartodirdjo dkk 1977: Sejarah Nasional Indonesia V-VI, Jakarta Depdikbud, Balai Pustaka.
Sulastomo 2006: Dibalik Tragedi 1965, Jakarta, Penerbit Yaysan Pustaka Umat.
Taufiq Ismail 2005: Katastrofi Mendunia Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma dan Narkoba (edisi 3), Jakarta, Yayasan Titik Infinitum
UNO 1988: HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, New York, UNO
UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang berlaku. (1966; 2001, 2003)
UUD Proklamasi 1945; UUD 45 (Amandemen) 1999 – 2002
UU No. 27 tahun 1999; dan UU No. 20 tahun 2003
Victor M. Fic 2005:   Kudeta 1 Oktober 1965 sebuah Studi tentang Konspirasi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Rabu, 21 Desember 2011

Pacaran sehat ala islami

Beberapa Tips Pacaran Sehat Ala Islami
1.Sehat Fisik
Dalam menjalin hubungan / pacaran setiap pasangan harus dapat saling menjaga dan melindungi, karena itu setiap pasangan tidak dibenarkan saling menyakiti apalagi terjadi kekerasan dalam hubungan itu. Hmm,,,harus tetap diingat walaupun sedang emosi dan apapun alasannya bila sedang berbeda pendapat ataupun berselisih tetap tidak boleh saling memukul, menendang apalagi membunuh.
Sehat secara fisik dapat juga diartikan jika kita dapat menjalani hubungan tanpa menyakiti pasangan, kita berhak menolak jika pasangan meminta dan memaksa untuk dicium atau bahkan merayu untuk melakukan hubungan seks. kita juga harus tahu kapan saatnya membela diri jika ternyata pasangan kita termasuk golongan yang ringan tangan alias tukang pukul…
2.Sehat Emosional
Biasanya alasan pasangan untuk berpacaran/ menjalin hubungan khusus adalah untuk mencari kebahagiaan, karena itu hubungan yang berlangsung itu harus terjalin dengan kerjasama dari kedua pihak agar timbul rasa nyaman, saling pengertian dan keterbukaan….
Jangan pernah ragu untuk mengungkapkan pendapat kamu pada pasangang dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik, karena bentuk dari kekerasan tidak hanya berupa secara fisik tapi juga secara psikis/ emosional yang ternyata sering terjadi tanpa kita sadari seperti : menghina, memaki, membentak.
3.Sehat Sosial
Kata orang kalau lagi pacaran dunia seakan milik berdua..makan berdua,,, pergi berdua,,, semuanya memang terkesan indah tapi ternyata pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang tidak terlalu mengikat, artinya walaupun kita pacaran tapi hubungan social kita dengan yang lain (keluarga, teman, sahabat dsb) harus tetap terjaga, kalau dari pagi, siang, sore sampai malam kita selalu bersama si dia akibatnya kita tidak akan bias bergaul dengan yang lain, jauh dengan keluarga dan bahkan kita akan merasa asing dengan lingkungan sendiri.
Selain itu kita sering dengar istilah “backstreet”, keadaan ini tentu membuat kita yang menjalani tidak nyaman, adanya perasaan tertekan, sedih, keadaan ini sudah jauh dari sehat karenanya jika kita menjalin sebuah hubungan kita harus mengenalkan pasangan dengan orangtua, sebisa mungkin kita harus menghindari backstreet, karena dengan membuka diri pada ortu tentang hubungan yang tengah kita jalani sekarang akan membuat ortu lebih percaya dan dalam menjalani hubungan akan lebih mudah karena tidak akan main “petak umpet” dengan ortu.
4.Sehat Seksual
Secara biologis remaja ataupun seseorang telah mengalami perkembangan dan kematangan seks, tanpa disadari pacaran juga mempengaruhi kehidupan seksual seseorang.

Tips bernyanyi yang baik

Suka menyanyi? Kalau diberi pertanyaan itu, pasti jawaban saya iya, saya suka bernyanyi. Suara bagus? Mmm…nggak bagus sih, tapi suka menyanyi. Nggak percaya diri kalau-kalau diajak karaoke bareng teman? Sekarang itu tinggal kenangan. Langkah-langkah singkat berikut ini bakal bikin kita lebih berani nyanyi di depan publik. Yah, minimal nggak malu-maluin lah! Hampir semua orang pasti suka musik, dan hampir semua orang yang suka musik pastinya suka nyanyi. Tapi kenyataan memang sering nggak sesuai impian. Inginnya suara seperti Taylor Swift atau Rihanna, tapi keluarnya jauh banget dari mirip. Tapi tunggu dulu! Walau nggak bisa sebeken atau nyanyi sekeren mereka, minimal kita bisa nyanyi benar dan nggak malu- maluin. Caranya? Simak tips ini:
1. Bernafas Dengan Benar
Walau punya suara oke tapi jika teknik bernafas kita salah, nyanyi bisa jadi nggak oke. Bernafas yang benar bakal bikin suara kita tambah oke. Menurut singing tips, pernafasan yang baik melibatkan otot-otot diagframa (antara dada dan perut). Ketika menarik nafas, diagframa menekan ke bawah dan berkontraksi karena paru-paru sedang mengambil udara. Tindakan ini membuat otot tulang membusung ke depan. Cara bernafas seperti tadi wajib dilakukan ketika bersiap untuk menyanyi. Lepaslah nafas dan mulailah bernyanyi.
Mengetahui cara bernafas bakal membuat kamu mengetahui berapa bait yang bisa dihabiskan dalam satu tarikan nafas. Jika masih sulit juga mengendalikan nafas, coba cara ini. Tutup salah satu telinga dengan tangan (seperti ketika menelepon). Lakukan cara pernafasan tadi dan coba dengarkan suara kamu. Cara ini membuat kamu lebih mudah mengontrol nafas. Jika bait yang akan dinyanyikan tidak terlampau panjang, tak perlu ambil nafas terlalu dalam untuk menghindari sisa udara yang keluar sehingga suara kamu seperti berdengus.
2. Menyanyi Seperti Bintang Televisi
Belakangan ini banyak reality show yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi bintang di panggung nyanyi. kamu juga bisa kok! Caranya, setelah latihan bernafas coba maju ke latihan teknik menyanyi. Pelajari kaset atau CD berbagai penyanyi idola. Bedakan cara mereka bernyanyi dan pelajari sebanyak mungkin. Jika ingin lebih cepat, cari seorang pelatih atau belajar dari CD-CD latihan nyanyi. Ini kalo kamu emang beneran niat jadi penyanyi ya!
Coba juga berlatih menyanyi acapela alias tanpa iringan musik. Setiap kamu latihan menyanyi, rekam suara kamu. Pelajari kesalahan dan kelebihan suara kamu. Yang paling penting, sering-sering lah tampil. Memperbanyak kesempatan tampil bisa membuat kamu lebih percaya diri. Gelar pertunjukan sebanyak mungkin, walaupun hanya di depan teman-teman atau di hadapan keluarga kamu.
3. Penghayatan Lagu
Menghayati lagu bisa membuat penampilan kamu lebih maksimal. Pahami lagunya dan rasakan apa yang dimaksud oleh sang penyanyi atau penulis lagu. Agar penghayatan lebih mendalam gunakan gerak tubuh dan mimik wajah. Kalau bingung banget mau gaya apa, tiru aja video klip lagu tersebut. Nggak usah malu untuk bergoyang sesuai irama. Tapi ingat! Jaga terus teknik pernafasan yang benar.
4. Jangan Terpaku Pada Satu Genre (Aliran)
Yup Betul banget! Kamu nggak hanya bisa menyanyi di satu jenis musik saja. Memang suara vokal kamu akan menunjukan kecocokan pada salah satu genre. Tapi, semua lagu pasti bisa kamu nyanyikan tergantung caranya. Atur penempatan pernafasan dan penekanan pada salah satu bagian tubuh. Misalnya, ketika kamu membiarkan udara keluar dari dada maka kamu menggunakan suara dada. Cobalah bereksperimen dengan berbagai jenis suara yang bisa kamu lakukan. Pilih mana yang paling pas untuk lagu favorit kamu. Jangan berhenti mencoba! 
5. Latihan Terus
Inilah kunci paling penting! Teknik nafas udah, teknik nyanyi juga udah, belajar gaya apalagi! Nah tinggal latihan terus supaya suara tambah oke. Jangan tunggu diajak teman. Ajak duluan teman kamu ke karaoke atau jangan malu-malu tampil di panggung sekolah atau di lingkungan rumah walaupun sekedar menyanyi satu dua lagu.

Pengikut